Lokomedia Logo

MALALAI POS,  SUNGAI PENUH - Kisruh Pungutan uang Komite dan jual beli LKS di SMAN 1 Sungai Penuh kian Memanas.

Seperti diketahui pada pemberitaan media ini sebelumnya, keluhan beberapa orang tua siswa yang merasa terbebani dengan adanya pungutan beberapa uang komite pertiga bulan sekali dengan total Rp.315.000, ditambah lagi Uang LKS kelas 10 dengan jumlah Rp.215.000, seakan selalu menghantui dan menjadi mimpi buruk terutama bagi keluarga siswa yang kurang mampu.

Padahal dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 dan Permendikbud 75 Tahun 2016 pasal 12 huruf b sudah diatur jelas tentang Pelarangan Penjualan Buku serta pelarangan Pungutan Komite sekolah.

Selain itu, Gubernur Jambi, Al Haris, juga telah menginstruksikan bahwa pungutan dalam bentuk apapun di sekolah tidak diperbolehkan.

Namun hal ini tampaknya tak di indahkan oleh SMAN 1 Sungai Penuh dibawah kepemimpinan Marwazy selaku Kepala Sekolah. Hingga saat ini SMAN 1 Sungai Penuh kuat dugaan masih melakukan pungutan uang Komite serta Jual beli Buku LKS tersebut meski telah dilarang.

Ketika dikonfirmasi awak media malalaipos.com melalui pesan whatsaap ke Marwazy Kepsek SMAN 1 Sungai Penuh pada Senin (10/2/25), saat dimintai keterangannya terkait hal ini, namun lagi- lagi tidak mendapat tanggapan dan dirinya lebih memilih diam dan bungkam meski pesan masuk dan bercontreng dua.

Terpisah, Yoseprizal Aktivis Kerinci Sungai penuh, kepada awak media menyampaikan akan mengusut tuntas permasalahan ini, dirinya akan segera melayangkan surat pengaduan lansung ke Gubernur Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi serta laporan Penegak hukum.

"Ya, laporan lengkap dengan data-data tengah kita siapkan, dalam waktu dekat akan Kita layangkan surat pengaduan ke Gubernur, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta Laporan lansung ke APH, tunggu saja perkembangannya nanti," Pungkas Aktivis senior ini. (Tim)